Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) bermitra dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan 15 lembaga pemerintah Indonesia lainnya meluncurkan program CEGAH yang akan dilaksanakan selama lima tahun dengan dana USD20.8 juta untuk memperkuat upaya antikorupsi di Indonesia. CEGAH akan memberikan dukungan lebih lanjut kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat sistem yang semakin mengurangi peluang korupsi. 

Peluncuran ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Bambang Sariwanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo, dan perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Staf Kantor Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta para perwakilan organisasi masyarakat sipil terkemuka lainnya. 

“Pencegahan korupsi yang efektif mensyaratkan kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat untuk menciptakan komunitas yang mendorong akuntabilitas dan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan publik secara efektif, transparan dan akuntabel.,” demikian kata Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Bambang Sariwanto.

“Suatu kehormatan bagi USAID untuk dapat mendukung upaya antikorupsi di Indonesia,” demikian kata Direktur USAID Indonesia Erin McKee. “Kita tahu bahwa di Indonesia, sama seperti Amerika Serikat, korupsi menciptakan ketidaksetaraan, kemiskinan dan ketidakadilan. Melalui kerja sama kita, kami berharap untuk memajukan transparansi, akuntabilitas dan keadilan. ” 

CEGAH akan melengkapi upaya pencegahan korupsi yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menciptakan komunitas yang lebih kuat mendorong akuntabilitas, di mana semua pemangku kepentingan akan berperan. CEGAH akan bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. CEGAH akan bekerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. CEGAH juga akan melibatkan universitas dan para pemikir lainnya untuk mendukung advokasi berbasis data.